With this Indonesian title, there is no loved ones name nor a patronymic, and the person must be referred to because of the provided title, Pramono.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia pengelasan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
IDI's Board is composed of ten members from diverse supreme audit establishments. Get to grasp them improved within our "Fulfill the Board" collection.
All through his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Government’s implementation from the SDGs.
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the significance of prioritizing options in dealing with the current financial circumstance faced because of the UN as impacted via the pandemic and the necessity to enhance coordination among oversight organizations under the UN to boost accountability and governance.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Jika pembaca melihat artikel tokoh di Wikipedia bahasa Indonesia yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini, silakan sunting halaman ini dan masukkan nama tokoh tersebut berikut pranala dan keterangannya.
The outcome of strategic administration accounting on strategic offer chain by way of internal and external orientation
Anies ingin bentuk partai politik usai gagal maju Pilkada 2024 – Apa syarat pendirian parpol dan modal apa yang dibutuhkan?
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa get more info yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.
"Memang banyak yang skeptis masalah waktu ini. Meskipun waktu saya singkat, tapi saya sudah mengerti cara dan sistem kerja di sini sehingga saya dapat lebih speed-up